Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kenaikan gaji menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010. Anggaran tersebut masuk dalam pos reformasi birokrasi yang dialokasikan sebesar Rp 700 miliar.

"Yang disebut kenaikan gaji itu tepatnya renumerasi dari pejabat negara. Itu kan termasuk dalam reformasi birokrasi yang digalakkan pemerintah. Tahun 2010 kita sudah mendesain kalau ada institusi yang akan melakukan reformasi birokrasi," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat jumpa pers Reformasi Pengelolaan Keuangan publik, di hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin (26/10).

Dia menjelaskan remunerasi pejabat negara tidak dapat dipisahkan dari reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah. Dia mengatakan anggaran ini untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan. Dengah adanya reformasi birokrasi, pemerintah dituntut bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas.

"Sistem renumerasi ini bukan hanya hari ini tetapi bagian dari memperbaiki kualitas birokrasi. Renumerasi hanya ujungnya tetapi bagaimana mengukur kinerja," tuturnya.

Sebenarnya, rencana renumerasi ini telah didesain sejak tahun 2006 dan 2007 lalu. Saat itu, jelas Menkeu, dirinya diminta langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan review terhadap seluruh sistem renumerasi semua pejabat negara. "Disitu muncul, diteliti oleh kami, kita perbandingkan. Karena kita kan tidak memiliki basis gaji," ujarnya.

Sumber : http://www.kompas.com